BANJARMASINÄ Ä © Anggaran terbesar yang banyak menyedot dana negara
adalah proyek fisik termasuk pendidikan. Alhasil, pada proyek fisik
dan pendidikan, rawan terjadi penyimpangan alias korupsi maupun
gratifikasi.
Á ÁKamar Dagang Indonesia (Kadin) sudah mengadakan kesepakatan
dengan Kejaksaan Agung maupun Polri untuk mengawasi secara ketat
kedua jenis proyek ini.
Á Á"Bukan apa©apa, karena Kadin yang menjadi pionir penyumbang
pajak, merasa sangat berkepentingan untuk menjaga agar tidak
terjadi kebocoran dana, baik di proyek fisik maupun pendidikan,"
ungkap salah seorang petinggi Kadin, Endang Kesumayadi, kepada
wartawan beberapa waktu lalu.
Á ÁMenurutnya, jika sampai terjadi penyimpangan, bukan hanya
Kadin yang akan dirugikan, melainkan seluruh rakyat yang harusnya
bisa memperoleh fasilitas fisik yang berkualitas dan layanan
pendidikan.
Á Á"Dana untuk proyek fisik dan pendidikan tidak main©main,
ratusan triliun rupiah. Makanya, Kadin bekerjasama dengan Kejagung
dan Polri untuk bersama©sama mengawasi kedua jenis proyek ini,"
cetusnya.
Á ÁEndang yang di Kadin Pusat duduk sebagai salah satu petinggi
yang membina wilayah Kalsel berharap, aparat hukum tidak tebang
pilih dalam menangani kasus korupsi proyek fisik maupun pendidikan.
Á ÁMenurutnya, proyek besar di Kalsel cukup banyak dan itu perlu
diawasi. Kalau terjadi kebocoran atau penyimpangan perlu segera
ditelisik.
Á ÁSementara Muhammad Solihin, juga salah satu pengurus Kadin
mengatakan, sinyalemen dan masukan dari berbagai elemen masyarakat
terkait proyek fisik berdana besar yang diduga menyimpang, perlu
disikapi aparat hukum.
Á Á"Kita mendengar isu kalau proyek besar tak tersentuh karena
sudah ada 'permainan' antara kontraktor, pejabat instansi tertentu
dan oknum aparat hukum. Tetapi semoga hal itu tak benar. Meski
demikian, isu ini tetap kita bawa dalam rapat Kadin mendatang,"
bebernya.
Á ÁSementara itu, Zainudin ST, Ketua Gapensi Banjarmasin
mengatakan, kalau perusahaan tertentu saja menguasai banyak
pekerjaan yang berdana besar, bisa saja terjadi rekayasa dalam
pemenangan tender proyek.
Á Á"Kalau cuma perusahaan yang itu©itu saja yang memenangkan
tender, boleh jadi ada rekayasa," cetusnya.
Á ÁZainudin mengatakan, memang ada kontraktor dari BUMN yang
banyak mengerjakan peoyek besar di Kalsel, seolah ada kesan kalau
kontraktor tersebut 'serakah'.
Á Á"Padahal, belum tentu perusahaan berkualifikasi besar itu
mengerjakan proyek secara berkualitas. Ada saja yang pengerjaannya
telat, namun kurang terekspos. Giliran perusahaan lokal yang telat
sedikit, sudah ditelisik," ungkapnya.Ã Ã adi
adalah proyek fisik termasuk pendidikan. Alhasil, pada proyek fisik
dan pendidikan, rawan terjadi penyimpangan alias korupsi maupun
gratifikasi.
Á ÁKamar Dagang Indonesia (Kadin) sudah mengadakan kesepakatan
dengan Kejaksaan Agung maupun Polri untuk mengawasi secara ketat
kedua jenis proyek ini.
Á Á"Bukan apa©apa, karena Kadin yang menjadi pionir penyumbang
pajak, merasa sangat berkepentingan untuk menjaga agar tidak
terjadi kebocoran dana, baik di proyek fisik maupun pendidikan,"
ungkap salah seorang petinggi Kadin, Endang Kesumayadi, kepada
wartawan beberapa waktu lalu.
Á ÁMenurutnya, jika sampai terjadi penyimpangan, bukan hanya
Kadin yang akan dirugikan, melainkan seluruh rakyat yang harusnya
bisa memperoleh fasilitas fisik yang berkualitas dan layanan
pendidikan.
Á Á"Dana untuk proyek fisik dan pendidikan tidak main©main,
ratusan triliun rupiah. Makanya, Kadin bekerjasama dengan Kejagung
dan Polri untuk bersama©sama mengawasi kedua jenis proyek ini,"
cetusnya.
Á ÁEndang yang di Kadin Pusat duduk sebagai salah satu petinggi
yang membina wilayah Kalsel berharap, aparat hukum tidak tebang
pilih dalam menangani kasus korupsi proyek fisik maupun pendidikan.
Á ÁMenurutnya, proyek besar di Kalsel cukup banyak dan itu perlu
diawasi. Kalau terjadi kebocoran atau penyimpangan perlu segera
ditelisik.
Á ÁSementara Muhammad Solihin, juga salah satu pengurus Kadin
mengatakan, sinyalemen dan masukan dari berbagai elemen masyarakat
terkait proyek fisik berdana besar yang diduga menyimpang, perlu
disikapi aparat hukum.
Á Á"Kita mendengar isu kalau proyek besar tak tersentuh karena
sudah ada 'permainan' antara kontraktor, pejabat instansi tertentu
dan oknum aparat hukum. Tetapi semoga hal itu tak benar. Meski
demikian, isu ini tetap kita bawa dalam rapat Kadin mendatang,"
bebernya.
Á ÁSementara itu, Zainudin ST, Ketua Gapensi Banjarmasin
mengatakan, kalau perusahaan tertentu saja menguasai banyak
pekerjaan yang berdana besar, bisa saja terjadi rekayasa dalam
pemenangan tender proyek.
Á Á"Kalau cuma perusahaan yang itu©itu saja yang memenangkan
tender, boleh jadi ada rekayasa," cetusnya.
Á ÁZainudin mengatakan, memang ada kontraktor dari BUMN yang
banyak mengerjakan peoyek besar di Kalsel, seolah ada kesan kalau
kontraktor tersebut 'serakah'.
Á Á"Padahal, belum tentu perusahaan berkualifikasi besar itu
mengerjakan proyek secara berkualitas. Ada saja yang pengerjaannya
telat, namun kurang terekspos. Giliran perusahaan lokal yang telat
sedikit, sudah ditelisik," ungkapnya.Ã Ã adi
Postingan
Komentar