Laporkan Ke Aparat Hukum
BANJARMASIN - Bagi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjar yang merasa dirugikan akibat sistem poin yang diterapkan panitia lelang untuk menentukan pemenang, supaya melaporkannya ke aparat penegak hukum.
"Saya menyarankan, jika Pemkab Banjar tahun ini tetap ngotot dalam pengadaan barang dan jasa seperti tahun-tahun sebelumnya, maka saya menyarankan rekanan yang merasa dirugikan supaya melakukan langkah hukum dan melaporkannya ke aparat penegak hukum atau menyampaikan aspirasi ke DPRD Banjar," ujar Gapuri Rahman, anggota DPRD Banjar, Rabu (7/5).
Menurutnya, hampir tiga tahun terakhir, sebagian pengadaan barang dan jasa, menimbulkan kontroversi karena menentukan pemenang lelang dengan sistem poin bukan mengacu pada penawaran terendah.
"Jika tidak mengacu pada penwaran terendah, melainkan menerapkan sistem poin, maka akan memunculkan indikasi dan berpotensi KKN serta merugikan keuangan daerah," tukasnya.
Dikatakan, penentuan pemenang dengan sistem tersebut justru menjadikan lelang tidak transparan dan objektif. Efek lain, akibat sistem poin justru pengusaha luar daerah yang kerap menjadi pemenang.
Hal itu, lanjutnya sangat berbalik dengan upaya memberikan kesempatan dan prioritas kepada pengusaha lokal. "Akibat pengusaha luar yang masuk, namun tidak mengenal karakteristik dan psikologis masyarakat setempat, maka banyak proyek yang ternyata tidak selesai pada waktunya," bebernya.
Kader PDIP ini menambahkan, contoh proyek yang lelangnya menggunakan sistem poin adalah proyek pembangunan balai benih kelembagaan tanaman pangan dan holtikultura Distan Banjar (2006), pengadaan rangka baja B-60 jembatan Sungai Martapura (2007), relokasi RSUD Ratu Zalekha dan lain-lain.
"Saya menyarankan kepada Pemkab Banjar untuk mencontoh Banjarbaru yang menggunakan sistem penawaran terendah, karena hal itu lebih objektif, transparan dan tidak berpotensi KKN," ucapnya lagi.
Dibanding sistem poin, tambahnya, hal itu rawan menimbulkan KKN, sebab banyak proyek di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan kolega petinggi Pemkab Banjar. adi
BANJARMASIN - Bagi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjar yang merasa dirugikan akibat sistem poin yang diterapkan panitia lelang untuk menentukan pemenang, supaya melaporkannya ke aparat penegak hukum.
"Saya menyarankan, jika Pemkab Banjar tahun ini tetap ngotot dalam pengadaan barang dan jasa seperti tahun-tahun sebelumnya, maka saya menyarankan rekanan yang merasa dirugikan supaya melakukan langkah hukum dan melaporkannya ke aparat penegak hukum atau menyampaikan aspirasi ke DPRD Banjar," ujar Gapuri Rahman, anggota DPRD Banjar, Rabu (7/5).
Menurutnya, hampir tiga tahun terakhir, sebagian pengadaan barang dan jasa, menimbulkan kontroversi karena menentukan pemenang lelang dengan sistem poin bukan mengacu pada penawaran terendah.
"Jika tidak mengacu pada penwaran terendah, melainkan menerapkan sistem poin, maka akan memunculkan indikasi dan berpotensi KKN serta merugikan keuangan daerah," tukasnya.
Dikatakan, penentuan pemenang dengan sistem tersebut justru menjadikan lelang tidak transparan dan objektif. Efek lain, akibat sistem poin justru pengusaha luar daerah yang kerap menjadi pemenang.
Hal itu, lanjutnya sangat berbalik dengan upaya memberikan kesempatan dan prioritas kepada pengusaha lokal. "Akibat pengusaha luar yang masuk, namun tidak mengenal karakteristik dan psikologis masyarakat setempat, maka banyak proyek yang ternyata tidak selesai pada waktunya," bebernya.
Kader PDIP ini menambahkan, contoh proyek yang lelangnya menggunakan sistem poin adalah proyek pembangunan balai benih kelembagaan tanaman pangan dan holtikultura Distan Banjar (2006), pengadaan rangka baja B-60 jembatan Sungai Martapura (2007), relokasi RSUD Ratu Zalekha dan lain-lain.
"Saya menyarankan kepada Pemkab Banjar untuk mencontoh Banjarbaru yang menggunakan sistem penawaran terendah, karena hal itu lebih objektif, transparan dan tidak berpotensi KKN," ucapnya lagi.
Dibanding sistem poin, tambahnya, hal itu rawan menimbulkan KKN, sebab banyak proyek di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan kolega petinggi Pemkab Banjar. adi
Postingan
Komentar