Sejumlah Warga Tak Masuk Daftar Pemilih
BANJARMASIN - Pilkada HSS yang digelar, terancam kacau karena sejumlah warga di perkotaan ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
"Pilkada HSS ini terancam kacau, karena sejumlah warga di perkotaan yang sebenarnya sudah berhak memilih, ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Ini sangat rawan memunculkan kericuhan, jika tidak ditangani dengan serius," ujar Rahmat, aktivis asal Kandangan, Sabtu (26/4).
Ia menyesalkan Panwaslu setempat yang menurutnya kurang tangggap melihat permasalahan tersebut. "Apakah Panwaslu hanya makan gaji buta saja. Kenapa masalah seperti ini tak selesai justru menjelang pencoblosan," ungkapnya.
Menurut Rahmat, dari hasil penelusuran mereka, ada skeitar 70 warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih di Pandai Tengah Kecamatan Kandangan.
Itu baru di kota, palagi di perdesaan kemungkinan banyak warga yang tidak terdaftar semakin besar. "Apakah ada unsur kesengajaan ataukah kekeliruan petugas pendaftar sehingga terjadi demikian, kami tak mengetahui. Cuma, masalah ini, perlu sesegeranya mendapat perhatian dari KPU dan Panwaslu setempat," harapnya.
Ia menilai, koordinasi antara KPU dengan Panwaslu justru terkesan lemah, mengingat masalah tersebut tak juga beres, meski sudah mendekati hari 'H'.
"Kami sebenarnya sudah mengadu, namun bagaimana upaya membijaksanai warga yang tidak terdaftar, kami belum tahu. Kami berharap, warga itu bisa tetap memilih, mungkin dengan jalan memperlihatkan KTP-nya ketika hendak mencoblos," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, nuansa money politic juga kental menjelang pencoblosan. "Bahkan ada oknum camat di kecamatan tertentu membagi-bagi bantuan dan mengarahkan warganya untuk memilih calon bupati tertentu," bebernya.
Menurutnya, sudah tidak sehat kalau ada aparat pemerintah turut kampanye mendukung calon tertentu bahkan membagi-bagi bantuan di masa tenang.
"Masalah ini perlu segera ditangani serius oleh Panwaslu. Sebab, kalau dibiarkan, saya khawatir akan terjadi aksi anarkis warga yang tidak puas dengan kejadian tersebut. Bahkan, ada warga yang sudah berancang-ancang menyerbu rumah oknum camat tersebut," tandasnya.
Dikatakan, pihaknya sempat mengadukan hal tersebut ke aparat kepolisian, namun diarahkan untuk mengadu ke Panwaslu HSS. "Tetapi, tak ada gerakan yang berartim dari Panwaslu, menyikapi keluhan warga ini, baik itu masalah money politic, maupun adanya sejumlah warga yang tidak masuk daftar pemilih," ujarnya.
HSS menggelar Pilkada HSS dengan tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, masing-masing H Arifin Noor MT-H Anwar Hamidy, H Bahdar Djoehan-H Syamsuri Yusuf dan HM Sapi'i-Ardiansyah. adi
BANJARMASIN - Pilkada HSS yang digelar, terancam kacau karena sejumlah warga di perkotaan ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.
"Pilkada HSS ini terancam kacau, karena sejumlah warga di perkotaan yang sebenarnya sudah berhak memilih, ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Ini sangat rawan memunculkan kericuhan, jika tidak ditangani dengan serius," ujar Rahmat, aktivis asal Kandangan, Sabtu (26/4).
Ia menyesalkan Panwaslu setempat yang menurutnya kurang tangggap melihat permasalahan tersebut. "Apakah Panwaslu hanya makan gaji buta saja. Kenapa masalah seperti ini tak selesai justru menjelang pencoblosan," ungkapnya.
Menurut Rahmat, dari hasil penelusuran mereka, ada skeitar 70 warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih di Pandai Tengah Kecamatan Kandangan.
Itu baru di kota, palagi di perdesaan kemungkinan banyak warga yang tidak terdaftar semakin besar. "Apakah ada unsur kesengajaan ataukah kekeliruan petugas pendaftar sehingga terjadi demikian, kami tak mengetahui. Cuma, masalah ini, perlu sesegeranya mendapat perhatian dari KPU dan Panwaslu setempat," harapnya.
Ia menilai, koordinasi antara KPU dengan Panwaslu justru terkesan lemah, mengingat masalah tersebut tak juga beres, meski sudah mendekati hari 'H'.
"Kami sebenarnya sudah mengadu, namun bagaimana upaya membijaksanai warga yang tidak terdaftar, kami belum tahu. Kami berharap, warga itu bisa tetap memilih, mungkin dengan jalan memperlihatkan KTP-nya ketika hendak mencoblos," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, nuansa money politic juga kental menjelang pencoblosan. "Bahkan ada oknum camat di kecamatan tertentu membagi-bagi bantuan dan mengarahkan warganya untuk memilih calon bupati tertentu," bebernya.
Menurutnya, sudah tidak sehat kalau ada aparat pemerintah turut kampanye mendukung calon tertentu bahkan membagi-bagi bantuan di masa tenang.
"Masalah ini perlu segera ditangani serius oleh Panwaslu. Sebab, kalau dibiarkan, saya khawatir akan terjadi aksi anarkis warga yang tidak puas dengan kejadian tersebut. Bahkan, ada warga yang sudah berancang-ancang menyerbu rumah oknum camat tersebut," tandasnya.
Dikatakan, pihaknya sempat mengadukan hal tersebut ke aparat kepolisian, namun diarahkan untuk mengadu ke Panwaslu HSS. "Tetapi, tak ada gerakan yang berartim dari Panwaslu, menyikapi keluhan warga ini, baik itu masalah money politic, maupun adanya sejumlah warga yang tidak masuk daftar pemilih," ujarnya.
HSS menggelar Pilkada HSS dengan tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, masing-masing H Arifin Noor MT-H Anwar Hamidy, H Bahdar Djoehan-H Syamsuri Yusuf dan HM Sapi'i-Ardiansyah. adi
Postingan
Komentar